(Suasana sosialisasi Perpres 64/2020 saat temu media yang dilaksanakan BPJS Kesehatan)

TENGGARONG, Pengaturan terkait dengan penyesuaian besaran iuran peserta program Jaminan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah ditetapkan pemerintah.

Penyesuaian tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, telah dijalankan pemerintah.

Sesuai dengan Perpres 64/2020 tersebut, per 1 Juli 2020 berlaku penyesuaian iuran peserta JKN-KIS, untuk kelas I sebesar Rp150.000, kelas II sebesar Rp.100.000, dan kelas III sebesar Rp42.000,-

Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik Samarinda, Haris Fadilah mengatakan, melalaui Perpres Nomor 64 Tahun 2020, negara selalu hadir memastikan jaminan kesehatan untuk rakyat indoensia.

Untuk BPJS Kesehatan Samarinda, membawahi BPJS Kesehatan Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

“Selama tahun 2020, peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja)/Mandiri kelas III tetap disubsidi pemerintah sebesar Rp16.500 orang/bulan sehingga peserta hanya membayar Rp25.500/orang/bulan,” kata Haris saat temu media dan sosialisasi Perpres No64/2020, Rabu 24 Juni 2020 di Rumah Makan Tepian Pandan Tenggarong.

Untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya peserta PBPU da BP/mandiri kelas III masih disubsidi pemeritah sebsar Rp7.000/orang/bulan, sehingga peserta hanya membayar sebesar Rp35.000/orang/bulan.

Lanjut Haris, sebagai dukungan dalam masa tanggap Covid 19 pada tahun 2020 peserta JKN-KIS yang menunggak dapat mengaktivitas kepsertaan kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan.

“Sisa tunggakan apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahuan 2021, agar status kesepertaannya tetap aktif, untuk tahun2021 dan tahun selanjutnya pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus.”katanya.

Ditambahkan Haris dalam rangka peralihan iuran peserta JKN-KIS, bulan Januri sampai Maret 2020, diatur iuran untuk kelas 1 sebesar Rp 160 ribu, kemudian kelas 2 senilai Rp110, kelas 3 sebesar Rp42 ribu, selanjutnya pada periode bulan April sampai Juni 2020 diatur iuran untuk kelas 1 sebesar Rp80.000 ribu kelas 2 sebesar 51.000 ribu dan kelas 3 sebesar Rp25.500.

Sementara Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kukar Susan Trisiana, mengatakan kepesertaan masyarakat Kukar dalam ikut program JKN-KIS hingga Mei 2020 telah mencapai angka 97,37 persen.

“Harapannya tahun 2020 masyarakat Kukar sudah  100 persen terdaftar di BPJS kesehatan. Bapak Bupati Kukar pun juga sudah dalam waktu dekat mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh  badan usaha , lewat dana CSR nya untuk mendaftarkan masyarakat yang belum terkaver di jaminan kesehatan nasional, harapannya kita bergerak disemua bidang,” ungkapnya.(awi)